Notification

×

Iklan

Iklan

Disaat Daya Beli Masyarakat Turun, Di Hari Itu Juga Jokowi Menaikkan Iuran BPJS, Kenapa?

Rabu, 13 Mei 2020 | 16:38 WIB Last Updated 2020-05-13T09:38:17Z
Komentar - Views :
    Share
Asi News - Presiden Joko Widodo mengatakan, telah mendapat laporan pada April 2020, bahwa bahan pangan mengalami deflasi 0,13 persen. Dengan situasi ini, ia melihat terdapat penurunan daya beli masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) soal Kebutuhan Bahan Pokok melalui video conference, Rabu (13/5/2020). Namun di hari yang sama Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, kebijakan itu malah semakin membuat daya beli menurun.

"Sebagian dari kelompok menengah juga terkena PHK atau tidak bisa buka usaha sehingga mengalami penurunan income. Kenaikan iuran BPJS bagi mereka akan menambah beban artinya semakin ada penurunan daya beli," kata Piter seperti dilansir dari detikcom, Rabu (13/5/2020).


Menurut Piter, pemerintah menganggap jika golongan BPJS Kesehatan I dan II merupakan kelompok menengah yang tidak mengalami penurunan daya beli. Hal itu pun dirasa kurang tepat.

"Jadi pemerintah mengasumsikan kelompok menengah tidak mengalami penurunan daya beli, yang daya belinya turun hanya kelompok bawah. Jadi kebijakan pemerintah saya kira tidak tepat," ucapnya.

Piter menilai harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran untuk menutup defisit. Pihak BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan efisiensi, baru kekurangannya ditutup oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Memang dilemanya kalau tidak dilakukan kenaikan akan membebani APBN, sementara APBN-nya dalam kondisi yang tertekan. Kalau menurut saya sekarang ini defisit BPJS lebih baik ditutup tidak dengan menaikkan iuran. BPJS diminta melakukan efisiensi, setelah itu seluruh defisit ditutup oleh APBN," urainya.
×
Berita Terbaru Update